Tahap-Tahap Dalam Melakukan Penahanan
Pengertian penahanan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum…
SP3 Dikarenakan Adanya P-19 Tiga Kali
Kepanjangan dari SP3 yang dimaksud dalam artikel ini yaitu Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7…
Prosedur Akuisisi dan Merger
Akuisisi dan merger merupakan kata serapan yang sering kita dengar dalam dunia bisnis. Akuisisi diartikan sebagai pengambilalihan, sedangkan…
Business Judgment Rule
Berbicara mengenai business judgement rule identik dengan topik mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap sebuah kerugian yang ditimbulkan…
Prosedur Setor Saham
Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Bentuk badan usaha yang modal dasarnya terbagi…
Bank Tanah
Pengaturan mengenai bank tanah merupakan hal yang baru dalam regulasi pertanahan Indonesia, tetapi dalam dunia pertanahan istilah bank…
Prinsip Pemisahan Horizontal dan Perlekatan Dalam Hukum Tanah
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), terkait aturan pertanahan berlaku 2…
Macam-macam Peralihan Hak Atas Tanah
Peralihan hak atas tanah merupakan perpindahan hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang…
Perubahan Terkait Hukum Pertanahan dalam Omnibus Law
           Omnibus Law merupakan susunan peraturan perundang-undangan yang akhir-akhir ini menyita perhatian masyarakat. Omnibus Law dikenal setelah disampaikan…
Hak Imunitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan suatu lembaga perwakilan rakyat. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor…